Get Rich Updates

TobaTimes - Apakah Ahok berpeluang menjadi gubernur Sumut? Sepertinya ide ini sangat menarik. Simak artikel berikut ini, ditulis oleh Don Bastian, dikutip dari situs myahok.com: Ahok. AHOK jadi Gubernur Sumatera Utara, Kenapa Tidak? Kekalahan AHOK-DJAROT pada Pilkada DKI Jakarta sungguh membuat banyak warga yang merasa kecewa. Sayapun menilai bahwa ini adalah suatu peristiwa diluar nalar dan tidak wajar. Bagaimana bisa seorang pejabat yang jujur dan bekerja dengan baik, sampai kalah dalam Pilkada DKI tersebut. Tapi apa boleh buat jika memang itu kenyataan yang terjadi. Mungkin warga Jakarta lebih mendahulukan keyakinan agamanya daripada mempertimbangkan hasil kerja AHOK-DJAROT selama menjadi pimpinan Pemerintahan Daerah DKI Jakarta Okelah, kita relakan saja yang sudah terjadi. Tapi tentu hal ini bukanlah akhir dari segalanya. AHOK meski tidak terpilih kembali sebagai Gubernur DKI untuk periode yang kedua, bukan berarti karirnya terhenti begitu saja. Sudah barang tentu, masih banyak w...

TobaTimes, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub meminta kejaksaan benar-benar serius dalam mendakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara penodaan agama. Ahok Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan, kejaksaan harusnya sudah menahan Ahok yang akan menjalani sidang perdana pada Selasa lusa (13/12). "Saya memang berharap Ahok ditahan pada saat sidang pertama. Secara pribadi saya menginginkan Ahok itu ditahan karena ini menyangkut penistaan agama," ujar Ayub, Minggu (11/12/16). Dia menambahkan, keseriusan penegak hukum dalam menangani perkara Ahok memang sedang diuji. Terlebih Ahok sebentar lagi menjadi terdakwa. Karenanya, kata Ayub, sorotan publik pun kini pada kejaksaan dan pengadilan. Tapi merujuk pada pasal yang dijeratkan, kata Ayub, mestinya gubernur DKI nonaktif itu sudah langsung ditahan. Ayub menegaskan, Ahok dijerat dengan pasal 156 a KUHP tentang tindakan atau ucapan di muka umum yang bersifat menodai agama. Ancama...

TobaTimes, Jakarta - Sejumlah pihak mendesak KPU DKI Jakarta menindaklanjuti dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh pasangan Agus-Sylvi dalam pemaparan program Rp 1 miliar tiap RW. Agus-Sylvi Ketua Umum Sekretariat Bersama Rakyat (Sekber) Mixil Mina Munir menanggapi pernyataan Ketua Bawaslu DKI, Mimah Susanti, yang mengatakan ada dugaan politik uang yang dilakukan pasangan Agus-Sylvi. “Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti juga telah mengatakan ada dugaan politik uang,” ujar Mixil seperti diberitakan RMOLJakarta.com, Selasa (6/12). Menurut Mixill, sudah jelas dalam UU 10/2016 tentang Pilkada, Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan bahwa unsur pelanggarannya dianggap sudah terpenuhi. Oleh karenanya, sudah sepatutnya KPU DKI membatalkan pasangan nomor urut satu itu. “Tidak ada alasan lain bagi KPU kecuali memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan Agus-Syilvi, pasal 2 jelas kok, pelanggaran administrasi itu sanksinya adalah pembatalan pasangan calon,” tegasnya. Dikataka...